Jakartta, 09 Juli 2026, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas lulusan melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Agama Republik Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional, dan Universitas Indonesia. Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses lulusan Fakultas Syariah menuju profesi advokat yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang melibatkan 111 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) negeri dan swasta di bawah binaan Kementerian Agama. Ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), serta pengembangan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) sebagai upaya meningkatkan kompetensi lulusan di bidang hukum.
Dalam kegiatan tersebut, Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd didampingi Dekan Fakultas Syariah, Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, MA, turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pendidikan profesi hukum di lingkungan PTKI. Kehadiran pimpinan universitas dan fakultas menunjukkan keseriusan UIN STS Jambi dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap memasuki dunia profesi.
Dekan Fakultas Syariah, Prof. Ahmad Syukri, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai akan memberikan peluang yang lebih luas bagi mahasiswa dan alumni Fakultas Syariah untuk mengembangkan kompetensi profesi di bidang advokat. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan organisasi profesi diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan hukum Islam sekaligus meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional.
Melalui kerja sama ini, Fakultas Syariah UIN STS Jambi akan terus memperkuat kurikulum, pengembangan kompetensi, serta jejaring kemitraan dengan berbagai lembaga hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang menguasai teori hukum, memiliki pengalaman praktik, menjunjung tinggi etika profesi, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat.
